Badko HMI Sulselbar Kecam Kunjungan Pejabat Sulsel ke Jepang, Sebut Tak Indahkan Kebijakan Pj Gubernur

MAKASSAR – Ikhtiar Pj Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakhrullah untuk menuntaskan volume utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat banyak apreasi positif.

Di beberapa kesempatan Prof Zudan bilang, jika kebijakan pengetatan anggaran berjalan kondusif, maka dapat dipastikan bahwa tahun 2025 total utang Pemprov Sulsel akan terbayar lunas.

Baca juga: Guspardi Gaus: Perlu Instruksi Menteri Agar Pemda Fasilitasi KPU dalam Pemilu 2024 Mendatang

Hanya saja, hal tersebut tak sejalan dengan kenyataan di lapangan.

Ketua Bidang Hubungan International HMI Badko Sulselbar Muhammad Arijal mengatakan bahwa petunjuk teknis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan sesuai arahan gubernur.

Baca juga: Walikota Makassar Perintahkan SKPD Bekerja Sesuai Tupoksi

Pasalnya, pada Ahad (08/09/2024) Tim Penggerak PKK Sulsel malah bertolak ke Narita, Jepang.

“Rombongan sejumlah pejabat ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah dan kebijakan pimpinannya yang saat ini sedang melakukan pengetatan anggaran, ” kata Rijal, karibnya di Makassar, Selasa (10/09) dilansir ININews Sulsel.

Baca juga: Ananta Wahana Ingatkan Komitmen Negara Penuhi Kebutuhan Rumah Rakyat

Rijal menyayangkan karena keberangkatan tersebut terjadi di tengah minimnya anggaran Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Bahkan ini terjadi ketika tenaga honorer terancam tidak menerima gali selama tiga bulan, dan sejumlah proyek yang belum terbayarkan, ” sambungnya.

Baca juga: Amir Uskara: Data BPS Bisa Jadi Landasan Untuk Kebijakan Publik

Rijal menyebutkan bahwa ada tiga poin penting yang menjadi catatan pihaknya. Pertama, bahwa Pj Gubernur Prof Zudan dan perangkat OPD-nya tidak sinergis.

“Yang kedua, upaya pengetatan penganggaran yang didengung-dengungkan oleh PJ Gubernur Sulsel hanya lip service semata, ” jelas dia.

Baca juga: Bahas Tahapan Pemilu, Bupati Barru dan KPU Bertemu

Ketiga, tambah Rijal, bisa jadi perangkat OPD yang berangkat ini memang tidak memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan tidak memiliki empati.

Diketahui, sejumlah nama pejabat ikut dalam kegiatan TP-PKK ke Jepang diantaranya Kadis PMD Sulsel Muhammad saleh, Direktur RS Sayang Rakyat drg Sukraeni Abdullah, Kepala Badan Penghubung Muhammad Rais, serta Ketua TP PKK Sulsel Ninuk dan yang lainnya.

Menyikapi hal tersebut, Badko HMI Sulselbar meminta dengan tegas kepada Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh rombongan tanpa terkecuali.

“Sekaligus meminta pertanggungjawaban apa efek kunjungan tersebut terhadap pembangunan Sulawesi Selatan. Tidak boleh sepeserpun uang rakyat yang dibelanjakan dengan sia-sia!”, tegas Rijal. (*)